Apel Pagi Sekaligus Pembacaan Ikrar bersama dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas Pegawai Lapas Kelas IIA Pematangsiantar Kanwil Kemenkumham Sumut
Diposting Oleh : Admin | Pada Tanggal : 17-10-2022
Pematangsiantar (17/10)
Apel Pagi Sekaligus Pembacaan Ikrar bersama dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas Pegawai Lapas Kelas IIA Pematangsiantar Kanwil Kemenkumham Sumut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam menghadapi Pemilu 2024, seluruh lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serentak melaksanakan Sosialisasi, Ikrar Bersama, dan Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka pembinaan dan pengawasan netralisasi Pegawai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Bertempat di halaman depan Lapas Pematangsiantar, Kasi Kamtib mewakili Kalapas pimpin jalannya pembacaan Ikrar bersama dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas Pegawai bersama pejabat struktural, JFT, dan JFU Lapas Pematangsiantar
Adapun isi ikrar tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu;
3. Mengunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong;
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
Kalapas berpesan pada seluruh jajarannya untuk selalu menjaga netralitas dalam situasi politik, mengabdi dengan tulus untuk NKRI, dan menjaga serta mematuhi ikrar tersebut, jangan kotori dengan hal-hal yang bisa mencederai institusi ini agar terwujudnya Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang netral dan professional dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
